Tapaktuan, (Analisa). Kondisi keuangan Aceh Selatan yang masih memprihatinkan, hendaknya disikapi dengan serius oleh penyelenggara pesta demokrasi di daerah itu. Salah satu sikap bijaksana adalah menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh Selatan 2013-2018.
Pelaksanaan pilkada Aceh Selatan yang diperkirakan berlangsung dua putaran akan menghabiskan dana sekitar Rp20 miliar sebagaimana pengakuan pihak DPRK Aceh Selatan dalam rapat koordinasi, beberapa pekan lalu, sehingga prosesi suksesi kepemimpinan menggantikan pemerintahan Husin-Daska ini dapat terlaksana dengan komprehensif serta tidak membebani keuangan daerah yang sedang sulit.
Demikian dikemukakan berbagai kalangan di Aceh Selatan sebagaimana direkam Analisa di Tapaktuan, Kamis (5/8), menanggapi jadwal pemilihan bupati/wakil bupati Aceh Selatan periode 2013-2018 yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan.
Salah seorang pemerhati sosial politik di Aceh Selatan, Drs. Imsal, mengemukakan, dinilai dari sisi kesiapan daerah di mana penganggarannya sangat membebani daerah, maka boleh saja pilkada ditunda sepanjang KIP yang melakukannya.
"Bisa saja ditunda karena kondisi yang tidak memungkinkan, memang secara hukum yang dapat menunda pelaksanaannya adalah akibat bencana alam dan faktor keamanan, tetapi jika keuangan belum mendukung maka bisa juga dipertimbangkan," tegasnya.
Menurutnya, selain faktor keuangan, ada alasan yang memungkinkan pelaksanaan suksesi tampuk pimpinan Aceh Selatan dapat ditunda yakni menyeragamkan pelaksanaannya dengan kabupaten yang berdekatan pelaksanaan pilkadanya.
Demikian dikemukakan berbagai kalangan di Aceh Selatan sebagaimana direkam Analisa di Tapaktuan, Kamis (5/8), menanggapi jadwal pemilihan bupati/wakil bupati Aceh Selatan periode 2013-2018 yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan.
Salah seorang pemerhati sosial politik di Aceh Selatan, Drs. Imsal, mengemukakan, dinilai dari sisi kesiapan daerah di mana penganggarannya sangat membebani daerah, maka boleh saja pilkada ditunda sepanjang KIP yang melakukannya.
"Bisa saja ditunda karena kondisi yang tidak memungkinkan, memang secara hukum yang dapat menunda pelaksanaannya adalah akibat bencana alam dan faktor keamanan, tetapi jika keuangan belum mendukung maka bisa juga dipertimbangkan," tegasnya.
Menurutnya, selain faktor keuangan, ada alasan yang memungkinkan pelaksanaan suksesi tampuk pimpinan Aceh Selatan dapat ditunda yakni menyeragamkan pelaksanaannya dengan kabupaten yang berdekatan pelaksanaan pilkadanya.
